20 Provinsi Sudah Tentukan UMP 2014

Senin, 04 November 2013 20:06 wib

K. Yudha Wirakusuma - Okezone

JAKARTA - Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menginformasikan sebanyak 20 provinsi yang telah menetapkan dan melaporkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2014. 

Provinsi-provinsi tersebut antara lain, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Bangka-Belitung, Papua, Bengkulu, NTB, Banten, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Gorontalo.

Sementara, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kemungkinan terdapat empat Provinsi yang tidak menetapkan UMP yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, tim asistensi dan monitoring penetapan UMP 2014 yang dibentuk Kemnakertrans masih terus menunggu laporan dari provinsi-provinsi yang belum menetapkan UMP 2014.

Muhaimin meminta kepala daerah agar mempercepat pembahasan dan penetapan UMP sehingga penetapan upah dapat diterapkan dengan tepat waktu, memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan masalah bagi pekerja dan pengusaha .

"Kita minta para kepala daerah agar memberikan perhatian khusus untuk memediasi pekerja dan pengusaha  dalam proses penetapan UMP 2014 . Kita terus mendorong agar proses pembahasan dan penetapan UMP ini dapat dipercepat sehingga tidak menimbulkan gejolak dari pekerja dan pengusaha," kata Muhaimin, Senin (4/11/2013).

Berdasarkan laporan sementara, lanjut Muhaimin, penetapan UMP 2014 yang tertunda di beberapa provinsi disebabkan masih dalam proses pembahasan akhir dan menunggu  surat keputusan gubernur masing-masing.

UMP hanya sebagai pengaman sosial (social safety net). UMP hanya berlaku bagi  pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

"Dalam bernegosiasi di dewan pengupahan daerah, para perwakilan pekerja dan perwakilan pengusaha harus menyadari  bahwa upah minimum  adalah upah paling dasar  bagi pekerja lajang, jangan sampai bergeser menjadi upah standar di perusahaan," ucapnya.

Penetapan UMP, sambungnya, merupakan social safety net bagi pekerja lajang di bawah satu tahun, maka ketentuan tersebut adalah yang paling rendah dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun, Artinya kalangan pengusaha tidak diperbolehkan memberikan upah di bawah UMP yang ditetapkan.

Sedangkan untuk upah pekerja yang sudah berkeluarga dan telah bekerja lebih dari satu tahun penetapan besaran upah harus ditekankan pada kesepakatan secara Bipartit di tingkat perusahaan masing-masing,

Pembahasan penetapan upah antara pengusaha dan pekerja/buruh yang dapat dilakukan dan diatur melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan (PP). (wdi)

ANALISIS :

Menurut informasi lain yang saya baca, UMP di beberapa daerah masih dibilang terlalu rendah dan kurang manusiawi. Menurut saya Upah buruh yang ditentukan pemerintah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan di jaman modern. Upah yang terlalu sedikit membuat pencari nafkah kesulitan untuk menghidupi keluarganya.

Tetapi saya juga berusaha melihat dari pandangan pemerintah juga. Saya pikir pemerintah melihat bahwa Skill dari buruh-buruh kurang kompeten dibandingkan buruh di luar, maka dari itu upah mereka tidak bisa banyak seperti buruh-buruh luar. 

Seharusnya pemerintah dan masyarakat bekerjasama, yaitu pemerintah sebagai pembimbing yang menyelenggarakan latihan kerja dan masyarakat yang mendukung program tersebut. Sehingga kualitas buruh di Indonesia bisa meningkat dan sebanding dengan perkembangan kebutuhan.

BNN Butuh Peran Aktif Masyarakat Berantas Narkoba

Minggu, 03 November 2013 10:58 wib

Muhammad Saifullah - Okezone

Ilustrasi (Dok Okezone)

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan baru menyentuh sedikit dari total 4 juta pecandu narkoba di seluruh Indonesia. Jumlah personel BNN yang terbatas dan minimnya panti rehabilitasi menjadi masalah klasik yang harus dihadapi.

Oleh karena itu, diperlukan peran serta kelompok masyarakat yang sudah terintegrasi untuk memberikan penyuluhan mengenai bahaya narkoba. "BNN sebenarnya ingin semua pecandu tersentuh, kita sudah ke sana ke mari. Tapi yang tersentuh baru bagian kecil saja," tukas Kepala Seksi Organisasi Masyarakat BNN Sudirman dalam diskusi di Posko Yayasan A. Djojohadikusumo.  
Sudirman mengatakan, peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan memberikan pengetahuan terhadap bahaya narkoba sangat diharapkan. Hal ini bisa meringankan kerja BNN sekaligus menjadi alat sosialisasi yang efektif. "Kita mengharapkan semua masyarakat bergerak. Kalau perlu masyarakat menjadi penyuluh dan kami akan mendampingi," kata Sudirman.
 
Ia menambahkan, idealnya ditiap provinsi memiliki panti rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Apalagi, pemerintah telah sepakat bahwa pecandu narkoba dianggap sebagai individu yang sakit dan harus disembuhkan dengan pendekatan humanis. "Memerangi narkoba harus menjadi kesadaran kolegial seluruh masyarakat," kata Sudirman.
 
Sementara itu, Kepala Seksi Kelompok Masyarakat BNN David A Hutapea mengatakan, keberadaan narkoba sangat sulit diberantas sebab permintaan selalu ada. Sesuai hukum pasar, saat ada permintaan, maka produsen narkoba akan bermunculan dengan sendirinya. Apalagi, untuk memproduksi narkoba biayanya sangat murah dan bisa dipelajari melalui internet.
 
"Dengan modal Rp25 juta saja kita sekarang sudah bisa bikin 'kitchen lab' untuk memproduksi sabu-sabu. Cara bikinnya tinggal 'googling' aja. Bahan bakunya juga tidak sulit ditemukan dan ada di toko kimia," tukasnya.
 
Mendengar penjelasan dari BNN, Aryo PS Djojohadikusumo menyatakan tekadnya untuk menggerakan Yayasan A.Djojohadikusumo melawan narkoba. Caranya dengan memanfaatkan seluruh penyuluh dan relawan di yayasan untuk menyosialisasikan bahaya narkoba. "BNN masih perlu bantuan untuk mencapai kondisi ideal untuk memberantas narkoba. Maka dari itu, kesadaran masyarakat untuk membantu BNN sangat diperlukan," kata Aryo.
 
Politikus Partai Gerindra   itu juga mengatakan, ada banyak cara untuk mencegah dan memerangi narkoba. Salah satu bentuk pencegahan adalah dengan bermain catur. "Ada penelitian yang mengatakan orang yang bermain catur secara reguler tidak akan mengonsumsi narkoba sebab otaknya diajak berlatih saat bermain," ucapnya.
 
Aryo juga setuju dengan pendekatan penegakan hukum terhadap para pecandu narkoba. Menurutnya, pendekatan humanis lebih tepat ketimbang pendekatan hukum negatif seperti pemidanaan. "Tapi kalau bandar ya tetap harus dipidanakan seberat-beratnya," tukas Aryo.
 
Ia mengatakan, kepastian terhadap penegakan hukum serta peran aktif masyarakat adalah kunci utama dalam memerangi peredaran narkoba di Tanah Air. Namun, diperlukan proses bertahap untuk menciptakan Indonesia bebas narkoba. "Indonesia bebas narkoba tahun 2015 susah karena narkoba adalah candu Kita harus realistis sebab butuh bertahun-tahun untuk menyembuhkan para pecandu. Tapi yang terpenting kita bantu mereka untuk fokus rehabilitasi," kata Aryo.
(ful)

ANALSIS:

Saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional ini, karena sekarang sudah banyak sekali orang yang kecanduan narkoba. Narkoba pun seakan-akan sudah menjadi gaya hidup di kalangan masyarakat. Mulai dari orang kecil sampai pembesar-pembesar negara yang tertangkap basah menggunakan narkoba.

Usaha mereka untuk melakukan penyuluhan tentang narkoba saya pikir adalah langkah yang baik. Dengan melakukan penyuluhan, masyarakat dapat mengerti tentang bahaya narkoba dan hukum yang mengurus mengenai pemakaian, pengedaran, ataupun pembuatan narkoba. Sehingga saya pikir BNN adalah suatu sarana sosialisasi yang efektif.

Mereka juga melakukan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba, yang artinya mereka masih memberi kesempatan bagi orang-orang yang tidak sengaja terjerumus pada narkoba. Diharapkan dengan usaha-usaha BNN ini, kehidupan masyarakat bisa terbebas dari narkoba. Sehingga nasib para generasi muda penerus bangsa pun jadi jelas.

PLN Resmikan 9 PLTS di Maluku

Senin, 04 November 2013 14:25 wib

Dani Jumadil Akhir - Okezone

ilustrasi Foto: Blogspot

JAKARTA - Sejalan dengan program Pemerintah dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (renewable energy), PT PLN (Persero)kembali meresmikan penggunaan sembilan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di sembilan pulau yang tersebar di Provinsi Maluku. 

Sembilan PLTS yang diresmikan tersebut antara lain, PLTS Kelang, PLTS Pulau Tiga, PLTS Banda, PLTS Pulau Panjang, PLTS Manawoka, PLTS Tioor, PLTS Kur, PLTS Kisar dan PLTS Wetar, dengan total kapasitas 900 kilo Watt peak (kWp).

General Manager (GM) PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara (MMU), M Ikhsan Asaad mengatakan bahwa dengan diresmikannya sembilan PLTS di Propinsi Maluku, maka total telah ada 11 PLTS dengan total 1700 kWp yang telah berproduksi menghasilkan listrik di wilayah kerjanya, menyusul PLTS Morotai di Maluku Utara berkapasitas 600 kWp yang sebelumnya telah beroperasi pada April 2012 lalu.

"Hingga saat ini, dari PLTS yang telah beroperasi di Maluku dan Maluku Utara, telah mampu menghasilkan listrik rata-rata 3.550 kWp/hari," jelas GM PLN MMU, M. Ikhsan Asaad dalam siaran persnya, Jakarta, Senin (4/11/2013).

Ikhsan menambahkan, hingga September 2013, PLN Maluku dan Maluku Utara dapat melakukan penghematan dari berkurangnya penggunaan BBM untuk pembangkit, dimana Biaya Pokok Produksi (BPP) rata-rata di Maluku dan Maluku Utara jika menggunakan BBM Rp3.900/kWh yang telah di substitusi dengan menggunakan tenaga matahari sebesar Rp3 miliar, dan ditargetkan pada akhir tahun 2013, dapat dihasilkan penghematan sebesar Rp5 miliar

"Tahun 2014, untuk Maluku dan Maluku Utara, direncanakan akan dibangun lagi 25 PLTS dengan total kapasitas 5.000 kWp dan diharapkan akan membantu PLN untuk melakukan penghematan sebesar Rp. 15 miliar dari berkurangnya penggunaan BBM," jelasnya.

Untuk tahun 2013, pelanggan di Maluku dan Maluku Utara, hingga September 2013 telah bertambah 28.000 pelanggan baru yang semuanya dilayani dengan listrik prabayar. Rasio elektrifikasi di Propinsi Maluku hingga September 2013 mencapai 68 persen.(rez) (wdi)

Analisis :

Saya sangat menyukai berita-berita yang berbau kemajuan seperti berita ini, kemajuan sumber daya energi listrik memang sangat dituntut di masa sekarang. Hampir semua kegiatan yang kita lakukan di kota modern semuanya membutuhkan energi dalam bentuk listrik. Tidak terkecuali saudara-saudara kita yang berada di kepulauan terpencil di Maluku, kebutuhan mereka dalam listrik juga meningkat.

Selama ini PLN menggunakan pembangkit energi diesel yang menggunakan bahan bakar fosil di Maluku. Tentu hal ini akan menimbulkan kerugian yang besar, baik secara lingkungan maupun ekonomi. Sehingga saya pikir PLN mengambil langkah yang baik dalam penanganan sumber daya listrik. Mereka berusaha untuk menggunakan energi alternatif untuk mengatasi tingginya penggunaan listrik di Maluku.

Saya harap di tahun-tahun yang akan datang PLN bisa melakukan perkembangan yang pesat dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya ini. Sehingga pemerintah dapat lebih berhemat anggaran untuk pengadaan listrik di daerah terpencil.